Diduga Tawarkan Jalur Cepat Pembuatan SIM Rp680 Ribu, Praktik Percaloan Kembali Disorot di Satpas Polres Tasikmalaya Kota

Tasikmalaya Kota – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan dalam pelayanan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali mencuat di Satpas Satlantas Polres Tasikmalaya Kota.

Kali ini, dugaan tersebut dialami seorang pemohon berinisial GF yang hendak mengurus pembuatan SIM A baru pada Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan penuturan GF, saat baru memarkirkan kendaraannya di area Satpas, dirinya langsung dihampiri seorang tukang parkir yang menanyakan keperluan kedatangannya.

“Mau ngurus apa, A? SKCK atau SIM?” ujar GF menirukan pertanyaan tukang parkir tersebut.

GF kemudian menjelaskan bahwa dirinya hendak membuat SIM baru. Namun, alih-alih diarahkan mengikuti mekanisme pelayanan resmi, tukang parkir tersebut diduga justru menawarkan bantuan untuk mendapatkan SIM melalui jalur cepat dengan tarif Rp680 ribu.

Tawaran tersebut menjadi sorotan karena diduga menjanjikan kemudahan pengurusan SIM tanpa harus mengikuti tahapan dan prosedur yang semestinya.

Padahal, Surat Izin Mengemudi bukan sekadar dokumen administratif. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kesehatan, memahami peraturan lalu lintas, serta memiliki kompetensi dan keterampilan dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Jika dugaan praktik tersebut benar terjadi, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya dalam proses penerbitan SIM yang seharusnya mengedepankan transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Terlebih, Kakorlantas Polri Brigjen Pol. Aries Syahbudin sebelumnya telah menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik pungutan liar di lingkungan Korps Lalu Lintas Polri.

Ia juga menegaskan bahwa personel Korlantas yang terbukti melakukan pungli akan dikenakan sanksi tegas, termasuk pencopotan dari tugas maupun jabatannya.

Komitmen tersebut diharapkan tidak hanya menjadi instruksi di tingkat pusat, tetapi juga benar-benar diterapkan hingga jajaran pelayanan terbawah.

Munculnya dugaan tawaran jalur cepat dengan tarif Rp680 ribu di lingkungan Satpas Polres Tasikmalaya Kota pun memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan terhadap aktivitas pihak-pihak yang berada di sekitar area pelayanan SIM.

Hingga berita ini disusun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dari pihak Satlantas Polres Tasikmalaya Kota. Konfirmasi kepada pihak kepolisian diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi, termasuk menelusuri apakah ada keterlibatan oknum internal dalam dugaan penawaran jasa tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup